Siapa Menjamin Kesehatan Rakyat?

Beberapa hari terakhir beredar polemik seputar BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Media dan media sosial diramaikan dengan kritik akan keputusan MUI untuk “mengharamkan” BPJS Kesehatan. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya telaah.

Pertama-tama, betapa mudah masyarakat dan media menghujat sesuatu yang tidak mereka fahami sepenuhnya. Dan lebih parah lagi, sesuatu yang belum terklarifikasi.

Memang, saat kebencian akan sesuatu menutupi nalar, segala hal dari sumber kebencian tersebut menjadi fair game untuk sasaran narasi penuh bisa dan amarah. Kadang kebodohan membuat kita gagal untuk berhenti sejenak dan mencoba memahami fokus permasalahan.

Kenapa sempat muncul rekomendasi “mengharamkan” BPJS Kesehatan? Apakah para ulama tidak peduli dengan kesehatan umat?

Dana untuk BPJS Kesehatan dikumpulkan dari masyarakat. Biasanya dalam bentuk potongan gaji bulanan. Tidak terlalu jauh berbeda dengan asuransi kesehatan konvensional.

Dalam Islam, negara tidak berhak meminta sepeser pun uang untuk pelayanan kesehatan warga negaranya. Pelayanan kesehatan warga negara sepenuhnya dibiayai menggunakan kekayaan negara (baitul mal), yang didapat melalui berbagai sumber pemasukan negara, seperti misalnya perdagangan, cukai, & pajak. Banyak hadis shahih yang mendukung hal ini.

Ini yang menjadi alasan kenapa menurut para ulama, negara menjalankan hukum yang tidak sesuai syariah. Bila negara ini menjalankan jaminan sosial kesehatan secara syariah, rakyat tidak perlu dibebani iuran apapun. Wajar bila para ulama menilai BPJS Kesehatan tidak cocok untuk umat dan layak untuk ditinjau ulang. I’m 100% for the sharia law on this one.

Dalam hukum Islam, pasien tidak dilarang untuk mencari pengobatan di luar yang telah dibiayai negara. Saya asumsikan ini juga termasuk tidak melarang warga negara mengikuti program asuransi kesehatan swasta.

Sebelum BPJS Kesehatan, kami sekeluarga menikmati layanan asuransi kesehatan dari kantor yang bekerja sama dengan jasa keuangan konvensional. Pelayanannya baik, cepat, dan mudah. Fasilitas yang didapat sesuai dengan premi yang dibayar.

Semenjak pemerintah mewajibkan semua badan (negeri maupun swasta) untuk beralih ke BPJS, layanan yang kami terima dapat dikatakan menurun. Baik dari segi kualitas maupun kecepatan pelayanan. Dan saya rasa bukan saya pribadi yang memiliki keluhan yang sama.

Inti dari yang hendak saya utarakan adalah, sebagai sebuah sistem BPJS Kesehatan masih memiliki banyak kekurangan. Perlu perbaikan besar-besaran di sana-sini. Dan untuk sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, saya rasa sangat wajar MUI mengkritisi BPJS Kesehatan. Karena dalam Islam (dalam hukum syariah), selain warga negara diperbolehkan mencari pelayanan kesehatan dari pihak lain, untuk pelayanan kesehatan dari negara kita tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali.

 

Advertisements

One thought on “Siapa Menjamin Kesehatan Rakyat?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s