Dear Kang Emil

Dear Kang Emil, pertama-tama saya mohon maaf bila komentar saya beberapa hari lalu melahirkan  polemik. Tetapi, sebagai warga yang prihatin, saya merasa perlu untuk menyampaikan kritik tersebut. Dan saya yakin Kang Emil adalah salah satu dari sedikit pemimpin di negeri ini yang tidak alergi terhadap kritik. Artikel blog ini adalah tanggapan terhadap permintaan Kang Emil kepada saya untuk menjelaskan poin-poin yang telah saya tulis. Dan untuk memulainya, izinkan saya menjabarkan beberapa poin yang tempo hari sempat saya sampaikan. Saya berharap, bila setiap poin dituliskan kembali secara panjang lebar, maka kemungkinan salah pengertian dapat dihindari.

Konflik Horizontal

Yang pertama adalah masalah konflik horizontal. Ini yang paling saya takuti, oleh sebab itu hal ini yang kemarin pertama kali muncul di pikiran saat menulis komentar. Mungkin Kang Emil setuju bila saya mengatakan bahwa tingkat pendidikan warga negara republik ini masih berbeda-beda, masih belum merata. Kemampuan dalam memahami konsep yang baru, asing, serta kompleks, pasti akan berbeda-beda pula. Oleh sebab itu saya ragu bahwasanya konsep program Kang Emil dapat diserap secara seragam oleh pihak-pihak yang akan menjalankannya.

Dari data yang saya dapat dari situs BPS, berdasarkan sensus 2014 terdapat 1.567 RW dan 9.733 RT di Kota Bandung. Mengharapkan ribuan warga biasa,- bukan abdi negara dari pemerintah kota-, agar dapat bersikap rapi dan tertib dalam sebuah program yang memberi mereka kesempatan untuk menilai warga lain, di sini saya melihat potensi konflik horizontal yang besar.

Mungkin analogi yang akan saya sampaikan terlalu jauh ke belakang dan terlalu ekstrim. Tetapi mungkin hal tersebut justru dapat menjelaskan ketakutan saya secara lebih gamblang. Negara kita masih belum sembuh dari trauma ideologi komunis. Bahkan 50 tahun sesudah peristiwa G30S, hal ini masih menjadi polemik di masyarakat. Saya masih ingat betapa di era Orba, cap “antek komunis” adalah sesuatu yang sangat ditakuti masyarakat. Bagai senjata pamungkas aparat. Orang-orang yang sudah mendapat cap, otomatis dikucilkan oleh masyarakat. Di rumah, di sekolah, di pekerjaan, di berbagai layanan publik. Masyarakat bahkan tidak ambil pusing apakah stigma “antek komunis” tersebut memang benar atau tidak.

Dalam skala yang jauh lebih kecil, sistem penilain yang Kang Emil ajukan, jargon “rapor merah” yang kini mulai ramai diperbincangkan, dapat menjadi sebuah stigma baru dalam masyarakat. Bangsa ini sayangnya sudah kebanyakan stigma, Kang Emil. Apalagi untuk masyarakat yang lebih banyak hanya bisa ikut-ikutan tanpa mencoba berpikir kritis, stigma baru hanya akan menghasilkan kelas pariah baru.

Singkatnya, saya bukannya tidak percaya akan niat baik Kang Emil dan jajaran pemkot. Saya cuma tidak percaya pada hampir 12.000 orang yang berpotensi memegang kunci penilaian terhadap jutaan warga Bandung lainnya.  Seperti yang saya singgung di komentar Facebook, potensi konflik horizontal ini mengingatkan saya pada novel George Orwell. Saat tokoh utama di novel “1984” diadukan ke pemerintah hanya karena ketidaksukaan anak-anak tetangganya. Siapa yang akan mengawasi mereka? Siapa yang akan mengawasi para pengawas (quis custodiet ipsos custodes)?

Generalisasi Penilaian

Dalam foto rapor yang ada di pos Kang Emil, saya melihat terdapat beberapa poin penilaian. Otomatis pikiran saya melayang ke masa-masa sekolah. Apakah tersedia panduan dalam pemberian nilai poin-poin tersebut, Kang? Misalnya tindakan seperti apa yang layak mendapat nilai 10 dan seperti apa yang diganjar nilai 5? Sejauh ini, saya melihat penilaian di rapor tersebut bersifat arbiter (arbitrary) dan subyektif.

Lalu satu hal lain yang  juga saya khawatirkan: penilaian yang berdasarkan pada generalisasi terhadap pihak-pihak yang hendak dinilai. Perkenankan saya sedikit bercerita untuk menyampaikan poin ini.

Beberapa hari yang lalu istri saya (yang sedang menempuh program doktor di benua koala, wombat, dan kanguru) bercerita mengenai gestur indah para guru-guru di sekolah dasar di sana, menjelang hari-hari ujian akhir semester. Mereka menulis surat-surat pribadi kepada para siswa yang berisi kata-kata pembangkit motivasi dan rasa percaya diri.

Seperti umumnya di sekolah-sekolah lain, ujian tertulis menuntut kemampuan kognitif serta kecerdasan logis-matematis para siswa. Yang menarik adalah, para guru tersebut menyadari dan mengakui kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki para siswa, di luar kecerdasan yang diuji saat ujian. Untuk siswa yang senang menari misalnya, sang guru akan menulis di suratnya: “para penguji tidak tahu bahwa kamu sangat hebat menari, jadi jangan berkecil hati bila kamu hanya dinilai dari kemampuan selain menari”. Lalu untuk siswa yang mahir menggambar, sang guru menulis dalam suratnya kalau ia “berharap para penguji dapat melihat betapa hebat kamu menggambar dan jangan berkecil hati bila menggambar tidak ada dalam ujian”.

Saya ingin sekali siswa-siswa di negeri kita dapat lebih dihargai kemampuan mereka yang berbeda-beda. Penilaian yang beranggapan seolah-olah siswa adalah produk cookie cutter, selain tidak akurat juga sangat membebani anak. Oleh sebab itu saya sedih bila warga kota tercinta ini, dengan jenis pekerjaannya yang beragam, tingkat pendidikan yang berbeda, jarak usia yang berjauhan, belum lagi karakter pribadi yang beraneka warna, harus dinilai dengan penilaian yang hanya melihat melalui beberapa poin sempit. Poin-poin seperti “pemahaman”, “ketaatan”, dan “partisipasi”. Bagi saya pribadi, program penilaian yang Kang Emil canangkan seolah-olah menganggap 2,4 juta warganya homogen.

Beberapa waktu lalu seorang teman memberi tautan ke sebuah tweet yang mempersoalkan masalah introversi. Mungkin Kang Emil ingat saya menyinggung sedikit hal tersebut di komentar saya. Sebenarnya ada beberapa topik lain di komentar saya (seperti tanggapan beberapa orang mengenai pekerjaan yang menuntutnya untuk pergi berbulan-bulan, atau orang-orang yang bekerja di hari libur), lantas entah kenapa masalah pengertian sifat ini yang ramai dibahas di medsos tersebut. Tetapi mungkin keramaian tersebut beralasan. Karena itu sebuah contoh sederhana yang mudah dimengerti banyak orang: memberi rapor merah pada warga yang introvert karena jarang ikut rapat RT, menurut saya bagai memberi nilai merah kepada siswa pemalu karena tidak mau menyanyi di depan kelas.

Kang Emil menyebutkan: “Apa yang salah dari RT/RW jika memberi penilaian kurang positif, jika anda tidak peduli lingkungan.” Tidak salah, Kang. Tapi bagaimana kita dapat menjamin bahwa penilaian Ketua RT atau Ketua RW tersebut benar-benar murni 100% obyektif. Penilaian yang (sejauh ini saya lihat) tidak ada memiliki standar baku, lebih ke penilaian arbiter para pengawas, serta menganggap warga kota yang besar ini serupa/homogen. Kombinasi hal-hal tersebut hanya akan menghasilkan bias penilaian, ketidak akuratan data, serta pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Potensi Penyelewengan

Salah satu hal yang juga langsung terlintas saat itu adalah potensi penyelewengan. Bila sebelumnya saya berbicara mengenai potensi konflik horizontal, di sini saya hendak membahas kekhawatiran saya akan potensi penyelewengan vertikal. Tapi sebelumnya, sekali lagi saya hendak mengklarifikasi bahwa saya tidak menuduh bahwa program Kang Emil ini “fasis”. Tetapi harus diakui bahwa ada potensi penyelewengan yang mampu mengubah sistem ini menjadi alat pengawasan warga negara. Sesuatu alat yang lazim digunakan di negara-negara berhaluan fasisme.

Kang Emil menyebutkan kalau masyarakat “…sebagaian ingin bebas merdeka, tanpa ada tanggung jawab sosial.” Ya tentu saja, apati masyarakat adalah sesuatu yang tidak ideal. Tetapi sejauh pemahaman saya, perilaku sosial seorang warga negara tak termasuk ranah pengawasan pemerintah. Bila perilaku tersebut membuatnya melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku, maka pemerintah berhak dan wajib menindak.

Saat negara merasa memiliki hak untuk mengawasi serta menilai perilaku masyarakat, hal ini yang menurut saya adalah bibit-bibit sebuah negara polisi (police state). Awalnya negara merasa perlu menindak rakyatnya yang malas. Lalu negara mulai menindak rakyatnya yang tidak hapal peraturan-peraturan pemerintah. Pada akhirnya seseorang bisa di penjara hanya karena membuat tulisan yang mengritik kebijakan pemerintah, bila itu dirasa tidak patut dan dapat merusak tatanan sosial yang toto tentrem karto raharjo.

Saya yakin Kang Emil tidak punya niat untuk menyemai bibit sebuah pemerintahan yang gemar mengawasi gerak-gerik dan perilaku warganya. Mengatur kota secara totaliter serta mengelompokkan warganya berdasarkan ketaatan mereka pada keinginan-keinginan pemerintah. Tetapi bagaimana dengan pihak-pihak lain, Kang. Mereka yang dapat melihat celah dari sistem ini serta mengeksploitasinya. Atau mereka yang melihat sistem ini lalu berujar, “Hei, saya bisa terapkan sistem ini untuk mengontrol warga di daerah saya. Membuat mereka melaksanakan semua keingingan saya. Dan menghukum mereka yang tidak mau menurut“.

Mungkin Kang Emil pernah mendengar program Sesame Credit yang hendak digulirkan oleh pemerintah China bekerja sama dengan raksasa-raksasa teknologi asal negeri tersebut, seperti Tencent & Alibaba. Program ini memberi skor bagi warga negara China berdasarkan ketaatan mereka pada garis besar haluan politburo. Mengunggah foto peristiwa Tiananmen misalnya, akan membuat skor turun. Membagi tautan tentang betapa ekonomi China mengalami peningkatan, yang berasal dari situs berita resmi negara misalnya, maka skor akan bertambah.

Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah skor ini mampu menentukan kelas seseorang di tengah masyarakat dan di mata pemerintah. Mulai dari keputusan apakah perizinan paspornya dimudahkan, apakah kecepatan internetnya dilambatkan, hingga pekerjaan apa yang boleh ia ambil. Kang Emil kemarin tidak menyebutkan dengan jelas apa efek (atau bahkan mungkin hukuman) yang bakal didapat pemegang rapor merah Kota Bandung, tapi saya tentu saja berharap pemkot tidak akan bertindak sejauh itu. Belum lagi hukuman bagi para pemegang rapor merah berupa tekanan dari masyarakat di lingkungannya. Bisa saja mereka dijauhi dan dikucilkan akibat “stigma” rapor merah yang mereka tanggung. Bagai borok yang membuat malu Pak Kepala RT, Pak RW, masyarakat di RT/RW tersebut, Pak Lurah, hingga Pak Camat. Agak lebay memang, Kang. Tetapi bukan tidak mungkin.

Bagi sebuah hirarki totaliter untuk terwujud, awalnya cuma dibutuhkan sedikit penerimaan warga. Penerimaan atas kontrol yang lebih besar dari penguasa atas hidup mereka. Lantas lama kelamaan mereka akan lelah dan menyerahkan sepenuhnya kontrol tersebut pada penguasa.

Mengenai SIP BDG Juara sendiri (yang saya lihat baru bisa sampai ke level Kelurahan, CMIIW), saya penasaran mengenai bagaimana pemkot dapat memastikan bahwa laporan-laporan warga tersebut absah & bersifat obyektif. Bagaimana pemerintah kota dapat menjamin bahwa orang-orang yang mengisi laporan tidak didorong oleh niat buruk; keinginan untuk balas dendam, karena diberi rapor merah oleh ketua RW yang bersangkutan misalnya?

Terus terang, saya sendiri tidak yakin mayoritas masyarakat tahu dan paham akan sistem pelaporan kinerja pemkot Bandung yang telah dibuat ini. Mohon maaf bila saya salah, karena sejauh ini saya belum melihat statistik penggunaan SIP BDG Juara oleh warga Bandung. Penilaian tersebut hanya berdasar pada asumsi dan pengalaman saya sebagai pengembang piranti lunak selama 15 tahun terakhir. Bila ada satu hal yang lebih sulit dibanding membuat sebuah aplikasi, itu adalah membuat orang-orang mau menggunakannya.

Beberapa Saran

Sesuai adat ketimuran, katanya kurang elok bila hanya bisa mengritik tanpa dapat memberi masukan. Dengan hormat, berikut adalah beberapa masukan dari saya, Kang. Saya berharap tidak ada kesan menggurui karena ini sekedar berbagi.

Kang Emil tadi berujar di thread Facebook, bahwa kata kuncinya adalah “membentuk masyarakat yang peduli lingkungan“. Dan bukan warga yang “selalu menuntut hak pelayanan, namun tidak mau menunaikan kewajiban kemasyarakatan“.

Saya sangat setuju dengan harapan ini. Tetapi bila boleh saya simpulkan lebih jauh, yang Kang Emil harapkan adalah peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan kota. Pertanyaannya, apakah sistem rewards & punishment adalah metode yang paling ampuh untuk mencapai tujuan tersebut. Ataukah ada cara lain. Apakah ada cara lain yang alih-alih menganggap bahwa tetangga kita tidak peduli pada lingkungannya sehingga harus diberi nilai jelek, kita berasumsi bahwa mereka sebenarnya peduli hanya saja tidak tahu cara mewujudkan kepeduliannya?

Saya menemukan sebuah video TED Talk menarik dari acara TEDxToronto 2010. Pembicaranya, Dave Meslin, membahas mengenai apati warga kota dalam proses-proses penyelenggaraan kotanya. Dia membuka sesi bicaranya dengan anggapan publik bahwa perubahan susah dicapai karena masayarakat tidak peduli, malas, egois, dan bodoh. Tetapi Meslin selanjutnya berargumen bahwa apati tersebut sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah penghalang (obstacles & barriers) bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Daripada menilai masyarakat dari apa yang dia kerjakan atau tidak kerjakan, bukankah lebih baik bila pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya dan semudah-mudahnya bagi masyarakat untuk berkontribusi; memberi sarana bagi orang-orang yang ingin melakukan perbaikan di komunitasnya; menghilangkan semua penghalang dan pembatas yang membuat warga kebanyakan tidak dapat memberi sumbang saran atau sumbang tenaga bagi kotanya?

Misalnya dalam hal ketaatan administrasi kependudukan dan perpajakan, pemkot dapat membuat agar informasinya mudah diakses dan prosesnya dapat dilakukan di mana saja. Pemerintah Swedia telah mengembangkan sebuah sistem yang sangat ramah mengenai masalah pajak. Mereka (pemerintah Swedia) akan mengisi dokumen pajak warganya dan warga negara Swedia tinggal mengirimkan SMS untuk memverifikasi dokumen tersebut.

Dalam masalah keamanan dan kebersihan, pemerintah dapat memanfaatkan sistem topografi/pemetaan digital, aerial imaging, dan analisa big data dari berbagai sumber informasi yang terkait. Gabungan informasi tersebut dapat diakses oleh warga sehingga mereka dapat mengidentifikasi lokasi-lokasi hot spot di daerahnya. Harapannya adalah warga dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan tidak terlalu menuntut partisipasi intensif.

Warga juga dapat berperan dalam melaporkan wabah penyakit yang ada di lingkungannya. Data yang dikumpulkan dapat dipergunakan untuk sebuah sistem pelaporan kondisi kesehatan di kantung-kantung perkotaan. Harapannya epidemi seperti TB, diare, atau demam berdarah di suatu daerah dapat segera dikenali, ditindak, dan ditanggulangi.

Partisipasi masyarakat untuk penghijauan dapat disampaikan melalui media massa, balai desa, dan sekolah-sekolah dasar hingga menengah. Masyarakat yang paham akan keuntungan lingkungan hijau dan asri, memiliki akses ke bibit-bibit penghijauan, akan mudah menjalankan anjuran-anjuran pemerintah seputar program penghijauan. Saya yakin, tanpa iming-iming hadiah, masyarakat akan dengan senang hati membantu meningkatkan kualitas kotanya, selama sarana untuk mewujudkan hal tersebut tersedia dan mudah dicapai.

Satu lagi yang hendak saya share, sebuah course yang diselenggarakan oleh World Bank Group mengenai keikutsertaan warga, Engaging Citizens: A Game Changer for Development?. Kursus yang sangat menarik kalau menurut saya pribadi, Kang. Dan di dalamnya juga terdapat pembahasan-pembahasan mengenai penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses-proses pembangunan; antara lain program-program seperti crisis mapping, crowdsourcing of constitution, serta penilaian atas efektifivitas program-program tersebut.

Berikut sebuah dokumen yang menjadi rujukan dalam course tersebut yang menurut saya sangat menarik: “When Does ICT-Enabled Citizen Voice Lead to Government Responsiveness?“.

Akhir Kata

Insyaallah beberapa bulan lagi saya akan hijrah dari kota yang saya cintai ini, menyusul istri yang penelitiannya masih lama sementara saya sudah ditinggal hampir satu tahun (curhat… hehe). Kemungkinan kami sekeluarga akan kembali ke Bandung setelah periode pertama Kang Emil sebagai walikota berakhir. Setulusnya saya berharap Kang Emil terpilih kembali untuk periode kedua. Selama 26 tahun saya tinggal di kota Bandung (sebelumnya saya tinggal di pulau Sumatera), belum pernah saya memiliki optimisme sebesar ini atas kepemimpinan walikotanya. Apalagi setelah mimpi buruk dua periode walikota sebelum Kang Emil. Itu sebabnya saya benar-benar berharap semua program yang telah dicanangkan dapat terus berlanjut dan sukses dalam implementasinya. Dan semua program tersebut benar-benar bermanfaat bagi warga Bandung.

Saya harap kritik ini tidak dianggap sebagai semata-mata sebuah serangan pribadi. Tidak pernah ada niat saya untuk menyerang pribadi Kang Emil. Saya paling alergi dengan yang namanya argumentum ad hominem. Tulisan-tulisan saya tulus ditulis demi kemajuan dan kemaslahatan sesama warga Bandung. Saya beberapa kali melihat serangan-serangan subyektif tersebut muncul di media sosial, jadi saya sedikit banyak mengerti bila Kang Emil bersikap waspada terhadap kritik-kritik di sana. Saya pun masih kaget karena Kang Emil benar-benar menanggapi komentar saya di pos Kang Pura. Jujur saya tak pernah mengharapkan balasan per se. Saya cuma menginginkan Kang Emil dapat menghapus keraguan dan ketakutan saya, mungkin juga banyak teman-teman warga Bandung lain, akan program yang telah Kang Emil canangkan.

Saya harap komentar saya tempo hari, dan tulisan saya kali ini, dapat dikategorikan sebagai masukan dari salah satu warga Bandung yang peduli dan bangga akan walikotanya. Peduli dan bangga, tetapi tetap akan melemparkan kritik sekiranya mendapati kebijakan-kebijakan yang memiliki potensi merugikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan.

Bandung, Mei 2016.