Pribumi

Di tahun 1986-1990 saya tinggal di kota Pematangsiantar. Saya bersekolah di sekolah dasar di Perguruan Sultan Agung, sebuah sekolah swasta yang cukup terkenal di sana. Mungkin dapat dibandingkan dengan perguruan St. Aloysius di Bandung. Saat bersekolah di sana, saya sempat mewakili kabupaten Simalungun sebagai anggota merangkap juru bicara tim Cerdas Cermat. Kami tampil di TVRI Stasiun Medan bersama dua tim lainnya. Tim dari SD saya alhamdulillah mendapatkan posisi pertama. Dan ibu saya juga gembira karena sering disorot juru kamera.

me, Melati, mom, and Yus

Di luar kisah tersebut, ada pengalaman-pengalaman lain yang juga berkesan hingga sekarang. Perguruan tempat saya bersekolah tersebut, memiliki siswa yang beragam (bukan sesuatu yang aneh di Indonesia). Mungkin satu perbedaan dari kelaziman sekolah-sekolah di pulau Jawa adalah saat pelajaran agama, di mana para siswa akan masuk ke kelas masing-masing yang sesuai dengan kepercayaannya. Yang muslim masuk ke kelas tersendiri, demikian pula yang kristiani. Sementara yang beragama Buddha, mereka mengikuti mata pelajaran agama di aula, karena jumlahnya yang jauh lebih banyak. Saya merasa ini wajar.

Namun ada  satu pengalaman kurang menyenangkan yang saya masih ingat hingga saat ini. Pengalaman yang saya rasakan saat pertama kali masuk sebagai siswa baru. Saat saya memerhatikan papan absen di kelas.

Sama seperti di kelas-kelas lain di Indonesia, papan tersebut memiliki informasi jumlah siswa yang hadir. Misalnya jumlah yang alfa atau sakit di tanggal tertentu. Namun di papan di kelas saya (dan kelas-kelas lainnya di SD Sultan Agung) ada sebuah informasi tambahan. Kehadiran siswa dipisahkan antara kategori pribumi dan non-pribumi.

Saya termasuk ke dalam kategori pribumi. Demikian pula teman-teman yang leluhurnya asli dari Simalungun dan sekitarnya. Atau teman-teman saya yang berdarah Jawa, Sumatra, atau pulau-pulau lain di nusantara. Sementara kategori non-pribumi diperuntukkan bagi teman-teman saya yang keturunan Tionghoa. Kelompok ini mencakup sekitar 70% dari seluruh siswa di sana.

Terus terang saat itu, mendapat cap “pribumi” membuat saya yang waktu itu baru berusia 9 tahun merasa terkucil. Apalagi kami adalah minoritas di sekolah. Saya sampai merasa status tersebut seolah-olah sebuah stigma; warga negara kelas dua di sekolah saya sendiri. Saya masih ingat rasanya terasing di lingkungan sendiri, hanya karena segregasi berdasarkan ras. Walau lama kelamaan saya menyadari pembagian itu hanya untuk memudahkan administrasi sekolah dan relatif tidak ada tindakan berbeda bagi “pri & non-pri”, kebencian saya akan istilah tersebut terus membekas.

Istilah “pribumi” sendiri adalah peninggalan masa penjajahan. Sebuah terjemahan dari kata inlander yang memiliki konotasi negatif. Di masa kolonial, pribumi adalah warga negara kelas dua. Sebuah varian dari politik apartheid yang diterapkan di Hindia Belanda. Istilah ini begitu efektif dalam membentuk kecurigaan antar golongan, yang membuat golongan-golongan tersebut tidak dapat bersatu melawan penjajah. Maka penggunaannya pun terus disemai oleh pemerintah kolonial.

Pada tahun 1998, Presiden BJ Habibie melalui Inpres no 26 tahun 1998 memerintahkan agar jajarannya “menghentikan penggunaan istilah pribumi dan Non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.” Tujuan beliau jelas, meningkatkan perwujudan persamaaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara Republik. Salah satu keputusan terbaik yang pernah dibuat oleh seorang Presiden di republik ini.

Siapa nyana, 19 tahun kemudian, seorang pejabat publik yang posisinya sangat tinggi, pemegang tampuk kepemimpinan di ibukota negeri, tanpa malu-malu kembali mempergunakan istilah pemecah-belah ini. Sebagai seorang yang berpendidikan tinggi saya yakin beliau paham etimologi kata tersebut dan sejarahnya dari era kolonial. Dan saya juga yakin beliau paham efek buruk yang dapat terjadi pada masyarakat akan pemilihan katanya. Oleh sebab itu saya benar-benar tidak habis pikir apa motivasi beliau menggunakan kata “pribumi” dalam pidato pertama sebagai seorang gubernur. Sebuah kata yang menurut saya pribadi dapat dimasukkan ke dalam leksikon sejarah buruk bangsa, seperti kata-kata “kompeni” dan “komunis”.

Sentimen pendatang dan non-pendatang, sedihnya, sedang menanjak di seluruh dunia. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Jerman, sentimen pro-pribumi dan anti-imigran merajalela. Rakyat mereka berbondong-bondong turun ke jalan untuk meneriakkan sentimen anti non-pribumi. Dan gejala menyedihkan ini juga sudah terlihat di nusantara, sebuah kawasan yang ironisnya telah menjadi tempat campur baur berbagai suku bangsa dari berbagai wilayah dunia selama berabad-abad.

Selama 32 tahun kita dikontrol oleh Orba menggunakan rasa takut akan bahaya laten komunis. Jangan sampai kini kita dikontrol oleh orang-orang ambisius dengan sentimen pribumi versus non-pribumi.

Dari peristiwa-peristiwa akhir-akhir di seluruh dunia ini kita seharusnya mampu memahami bahwasanya pemisahan warga negara berdasarkan demarkasi pribumi/non-pribumi adalah salah. Bahwa retorika pribumi versus imigran berpotensi melahirkan sebuah entitas politik yang berkuasa melalui rasa takut. Memperbolehkan seorang pejabat publik kembali mempergunakan istilah “pribumi” hanya akan mempropagasi perpecahan dan mengucilkan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai non-pribumi. Pengucilan sebuah kelompok warga negara adalah hal yang sangat salah dan berbahaya.

Saya berharap bangsa kita dapat belajar dari bangsa lain yang sedang atau pernah menghadapi masalah serupa. Kita dapat mengambil pelajaran dari masyarakat Amerika Serikat misalnya, di mana kelompok anti-imigran tengah berkuasa. Kita sepatutnya belajar dari pengalaman warga di sanan dalam menangani retorika pribumi versus imigran di media sosial. Saya juga berharap pihak-pihak yang peduli akan kebersatuan negeri ini dapat bersikap dewasa dalam menyikapi preseden buruk yang diakibatkan keputusan gubernur DKI untuk menggunakan segregasi kepribumian dalam kebijakannya. Jangan sampai kita malah mengambil tindakan yang memperkeruh suasana.

Saya pribadi pernah merasakan efek yang ditimbulkan dari penggunaan pengkategorian berdasarkan ras atau etnisitas. Dan rasanya sangat tidak enak. Saya membayangkan efek serupa akan dirasakan orang-orang yang menerima cap non-pribumi. Saya tidak ingin ada orang lain, apalagi rekan sebangsa, yang harus merasakan ketidaknyamanan, ketidak adilan, prasangka, dan rasa frustrasi yang sama. Semoga kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat bangsa lain dan Tuhan selalu melindungi seluruh warga negara Indonesia.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s